Dedi Mannaroi Ungkap Etika Survei Politik: Tak Boleh Dijual ke Lawan

MAKASSAR – Dedi Alamsyah Mannaroi, kini dikenal sebagai CEO PT Duta Politika Indonesia (DPI), telah melalui perjalanan karier yang inspiratif dari seorang jurnalis hingga menjadi salah satu konsultan politik dan analis survei paling kredibel di Indonesia.

Sebelum memimpin DPI, Dedi mengawali kariernya sebagai jurnalis di Smart FM, radio ternama di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Pengalaman di dunia jurnalistik membentuk integritas, profesionalisme, dan ketajaman analisanya dalam membaca dinamika sosial-politik.

“Selama jadi jurnalis saya kenal kode etik. Jadi survei itu tidak boleh dijual tanpa seizin pemesan. Tidak boleh juga diberikan kepada pihak lawan,” ujar Dedi di kediamannya di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sabtu (31/5/2025) pagi.

Komitmen Etika Jadi Fondasi DPI

Dedi menegaskan bahwa manipulasi data survei atau memperjualbelikan hasil kepada pihak yang tidak berwenang adalah pelanggaran berat terhadap etika profesi. Baginya, survei politik bukan alat propaganda, tetapi instrumen ilmiah yang harus dijaga objektivitasnya.

Komitmen terhadap etika ini menjadi pembeda DPI di tengah maraknya praktik "politik survei" yang mencederai demokrasi dan menyesatkan opini publik.

DPI Akurat Proyeksikan Hasil PSU Pilwalkot Palopo 2025

Di bawah kepemimpinan Dedi, DPI mencatatkan prestasi besar dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo 2025.

Hasil survei DPI yang dirilis pada 17 Mei 2025 memperkirakan dukungan terhadap pasangan Naili Trisal–Ahmad Syarifuddin sebesar 51 persen dengan margin of error 4,8 persen.

Hasil real count KPU Palopo kemudian mencatat perolehan 50,33 persen, hanya terpaut 0,47 persen dari proyeksi DPI.

Keberhasilan ini memperkuat reputasi DPI sebagai lembaga survei terpercaya, serta menegaskan kapasitas Dedi dalam menggabungkan metode ilmiah dengan sensitivitas terhadap dinamika politik lokal.

Kritik Tajam terhadap Sentralisasi Pilkada

Sebagai pengamat politik yang vokal, Dedi juga menyoroti proses Pilkada 2024 yang dinilainya terlalu sentralistik.

Menurutnya, banyak keputusan politik dipusatkan di Jakarta, mengurangi kedaulatan daerah dan menjauhkan proses demokrasi dari akar rumput.

“Ini menjadikan Pilkada terasa elitis dan kurang mencerminkan aspirasi lokal,” ungkap Dedi.

Konsistensi dalam Etika, Data, dan Demokrasi

Transformasi Dedi Alamsyah Mannaroi dari jurnalis menjadi pemimpin lembaga survei menunjukkan konsistensi dalam menjunjung tinggi etika, data ilmiah, dan nilai demokrasi.

Ia membuktikan bahwa keberhasilan dalam dunia politik dan riset bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga komitmen terhadap kebenaran, transparansi, dan integritas.