Buah Manis Lobi Haji Badris: BP Tapera 'Turun Gunung' ke Makassar, Tantang Sulsel Gelar Akad Massal 80.000 Unit!

MAKASSAR — Geliat industri properti di Sulawesi Selatan kini tengah menjadi sorotan utama di tingkat nasional. Ekskalasi perhatian dari pemerintah pusat ini sejatinya tidak jatuh dari langit, melainkan buah manis dari perjuangan tulus developer daerah yang berani 'menjemput bola' ke ibu kota.

Sosok sentral di balik manuver tersebut adalah CEO Bumi Pundi Karsa Holding Company yang juga kandidat kuat Ketua DPD REI Sulsel, Haji Badris Salam. Keberanian Badris terbang ke Jakarta untuk "menjual" dan meyakinkan potensi REI Sulsel sukses membuka mata pemerintah pusat.

Hal ini diakui secara terbuka oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Heru mengaku sangat salut dengan langkah proaktif Badris Salam. Ia memvalidasi bahwa rekam jejak Haji Badris bukan sekadar isapan jempol, melainkan kualitas nyata yang telah diakui oleh para petinggi negeri.

"Saya tahu persis perumahan milik Haji Badris ini bagus dan sangat memenuhi syarat menjadi lokasi akad massal. Apalagi sebelumnya sudah pernah ditinjau langsung oleh Bapak Menteri Ara (Maruarar Sirait)," puji Heru.

Untuk mewujudkan hajatan akbar yang menargetkan pencapaian 80.000 unit rumah pada Juli 2027 mendatang, Heru bahkan menantang Badris untuk segera menyiapkan lahan steril seluas dua hektare sebagai titik episentrum acara.

Tak berhenti di situ, sebagai bentuk apresiasi tingkat tinggi, BP Tapera secara khusus mengundang VIP Haji Badris untuk melakukan studi banding pada acara akad massal di Malang, Jawa Timur, pada Desember 2026 mendatang.

Efek domino dari lobi strategis yang dibangun Haji Badris dan elite REI berlanjut pada penguatan sinergi birokrasi. Pada Jumat (18/9/2026), rombongan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) langsung terbang ke Makassar untuk menggelar audiensi dengan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Gubernur.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Heru Pudyo Nugroho memaparkan skema revolusioner pembiayaan KPR Sejahtera FLPP. Salah satu terobosan terbesarnya adalah implementasi tenor pembiayaan hingga 40 tahun.

Untuk wilayah Sulsel (Zona 3), simulasi angsuran KPR FLPP kini menjadi sangat ringan:

"Skema ini tetap memberikan kemudahan uang muka (DP) hanya 1% serta asuransi yang ditanggung pemerintah. Harapan kami, ini memperluas kesempatan ASN dan pekerja berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama," tegas Heru.

Gayung bersambut. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan tenor panjang FLPP (Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026) tersebut. Ia menilai, ini adalah instrumen paling ampuh untuk menekan angka backlog perumahan di Sulsel.

Pemprov Sulsel merespons dengan menyiapkan langkah taktis. Mulai dari pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk auto-debet angsuran ASN, hingga rencana menyiapkan lahan raksasa seluas 750 hektare untuk kawasan perumahan subsidi terintegrasi.

"Kami mendukung penuh. Kami juga secara resmi mengusulkan agar kuota FLPP untuk Sulawesi Selatan ditingkatkan menjadi 25.000 unit tahun ini," pinta Andi Sudirman.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menitipkan satu syarat krusial kepada Pemprov Sulsel. Agar harga rumah subsidi tidak membebani rakyat dan developer, pemerintah daerah harus memangkas birokrasi red-tape.

"Pemprov Sulsel perlu mengoordinasikan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh kabupaten/kota. Ini kunci menjaga keterjangkauan harga rumah subsidi," ingat Rini.

Audiensi ini turut disaksikan oleh asosiasi pengembang perumahan raksasa seperti REI, Apersi, Pengembang Indonesia, dan Himperra. Pertemuan ini menjadi bukti sahih bahwa kolaborasi lintas sektoral—yang diinisiasi dari keberanian tokoh pengembang seperti Badris Salam—kini telah menjelma menjadi gerakan masif untuk memastikan setiap rakyat Sulawesi Selatan memiliki atap yang layak.