Pemerintah Fokus Hunian dan Pemulihan Layanan Dasar Pascabencana Sumatra
Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Suharyanto, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan sesuai rencana.
Ia menyebutkan, fokus utama penanganan saat ini mencakup percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, penyaluran dana tunggu hunian, serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah akan terus dilakukan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. “Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata dia.
Dalam prosesnya, jelas dia, masyarakat terdampak bencana akan diberikan berbagai pilihan. Apabila masyarakat ingin mendapatkan rumah yang lebih baik dan terpusat, maka silakan mendaftar ke pemerintah kabupaten/kota dan nanti akan disalurkan. "Sementara jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana, maka akan dibangun oleh BNPB. Apabila ingin membangun rumahnya sendiri juga diperbolehkan, kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat tetap aman,” ujar Suharyanto.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat.
Menurut Tito, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan sekaligus mengatasi berbagai kendala yang muncul.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pascabencana di Sumatera.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan pascabencana selesai.
Selain itu, pembangunan kembali diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih aman, serta lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
